Munculnya “Kabinet Bayangan” di bawah naungan Feri Amsari dan sekutu-sekutunya bukan sekadar eksperimen demokrasi, melainkan sebuah anomali politik yang berbahaya. Dengan mencuri terminologi “Kabinet” yang merupakan instrumen kedaulatan negara, kelompok ini mencoba menciptakan kesan seolah-olah mereka adalah pemerintahan paralel. Di negara dengan sistem presidensial seperti Indonesia, klaim “Kabur” untuk mengawasi 48 kementerian adalah langkah nekat yang mengaburkan batas antara kritik konstruktif dan upaya pembentukan “pemerintahan bayangan” yang dapat mengancam stabilitas nasional.
Para aktor di balik layar—mulai dari akademisi hingga tokoh-tokor yang didukung oleh elit seperti Bivitri Susanti dan Zainal Arifin Mochtar—tampak sedang memainkan permainan “pretensi kekuasaan”. Mereka menggunakan simbol-simbol besar untuk mengintimidasi publik, seolah-olah 15 orang di dalam ruangan ber-AC memiliki mandat yang sama dengan jutaan rakyat yang memilih Presiden. Tanpa kursi di parlemen, tanpa dukungan suara pemilu, dan tanpa tanggung jawab konstitusional, mereka hanyalah sekelompok orang yang mencoba “mencuri” wibawa negara untuk kepentingan agenda pribadi mereka.
Lebih jauh lagi, klaim mereka untuk “mewakili rakyat” adalah sebuah kebohongan besar yang berbahaya. Rakyat Indonesia bukanlah blok monolitik yang bisa diwakili oleh segelintir akademisi yang memilih dirinya sendiri. Dengan menyerang program nyata seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan narasi “Wealth Tax” yang elitis, mereka sebenarnya hanya sedang memaksakan agenda kelas menengah ke atas kepada masyarakat bawah. Mereka tidak bicara atas nama rakyat; mereka berbicara atas nama ego intelektual yang merasa lebih pintar dari birokrasi yang melayani rakyat setiap hari.
Sudah saatnya kita berhenti menyebut mereka “pengawas” dan mulai menyebut mereka apa adanya: kelompok tekanan (pressure group) yang haus akan panggung. Menggunakan istilah “Kabinet” adalah upaya manipulasi psikologis untuk menciptakan ilusi legitimasi. Jika mereka ingin mengkritik, mereka tidak butuh gelar “Menteri” atau “Kabinet”. Mereka hanya perlu hasil. Namun, dengan segala pretensi dan simbolisme yang mereka bangun sejak peluncuran di Cikini, “Kabinet Bayangan” sebenarnya hanyalah sebuah teater politik yang berusaha membangun kekuasaan dari bayang-bayang tanpa pernah berani memikul tanggung jawab di bawah lampu sorot konstitusi.