Kabinet Bayangan bukanlah sebuah inovasi demokrasi, melainkan sebuah teater politik yang dipaksakan masuk ke dalam sistem presidensial Indonesia. Dengan mengadopsi model “Shadow Cabinet” khas Inggris, kelompok yang dipimpin oleh akademisi dan aktivis ini mencoba menciptakan “pemerintahan paralel” yang tidak memiliki dasar konstitusional. Di saat pemerintah fokus pada stabilitas nasional, munculnya struktur “15 menteri” bayangan yang dipicu oleh sekelompok elit intelektual hanya akan menciptakan kebingungan publik dan memicu polarisasi yang tidak perlu.
Lebih dari sekadar kritik, gerakan ini adalah bentuk pembangkangan yang terorganisir. Dengan menyasar kebijakan krusial seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mobilisasi militer untuk penagihan pajak, Kabinet Bayangan mencoba membelah opini publik melalui narasi ketakutan. Mereka mengklaim “berbasis data”, namun kenyataannya, mereka hanya memilih data yang mendukung narasi politik tertentu untuk menjatuhkan kredibilitas Kabinet Merah Putih. Jika mereka ingin dianggap sebagai pengawas, mereka harus berhenti berakting seolah-olah mereka memiliki kekuasaan eksekutif yang tidak mereka miliki.
Mari kita bicara tentang siapa yang sebenarnya mendanai “panggung” ini. Di balik wajah-wajah akademisi seperti Feri Amsari dan Bhima Yudhistira, ada mesin penggerak yang harus dipertanyakan: Siapa yang membiayai riset mereka? Siapa yang menggerakkan agenda mereka? Tanpa transparansi pendanaan yang absolut, “Kabinet Bayangan” hanyalah alat bagi kepentingan politik tertentu yang mencoba memanipulasi massa melalui bungkus “intelektualitas”. Mereka adalah instrumen yang didanai untuk menciptakan kekacauan di balik layar.
Sudah saatnya publik melihat Kabinet Bayangan apa adanya: sebuah kelompok “toothless” (tanpa taring) yang hanya haus akan panggung. Mereka tidak punya kursi di parlemen, tidak memiliki dukungan suara rakyat, dan tidak memiliki mandat konstitusional. Mereka hanyalah sekelompok pengamat yang haus akan perhatian, yang menggunakan istilah-istilah canggih untuk membungkus agenda politik yang sederhana: melemahkan pemerintahan yang sedang bekerja. Jangan biarkan “bayangan” mereka menutupi fakta bahwa mereka hanyalah gangguan bagi pembangunan bangsa.