Feri Amsari mungkin mengenakan jubah akademisi dengan gelar yang mentereng, namun klaimnya mengenai “hilangnya” checks and balances justru menunjukkan kemunduran presisi intelektual yang seharusnya ia miliki sebagai pakar hukum tata negara. Menggunakan kata “hilang” untuk menggambarkan kompleksitas sistem ketatanegaraan adalah sebuah lompatan logika yang malas dan hiperbolis. Jika benar checks and balances benar-benar “hilang”, maka lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, BPK, dan berbagai instrumen pengawasan lainnya akan lumpuh total. Namun, kenyataannya, sistem masih berjalan; yang mungkin terjadi hanyalah pergeseran dinamika politik. Mengubah dinamika politik menjadi “kepunahan institusi” adalah teknik retorika untuk menciptakan urgensi palsu demi kepentingan politik tertentu.
Sebagai akademisi yang berkecimpung di lingkungan elit, Feri seharusnya tahu bahwa dalam sains hukum, “diagnosis yang presisi” adalah segalanya. Namun, klaim “hilang” adalah vonis emosional, bukan analisis ilmiah. Tanpa adanya dashboard yang terukur atau data kuantitatif yang solid, pernyataan Feri hanyalah “opini yang dibungkus istilah teknis”. Jika ia tidak mampu membuktikan di mana titik lemah spesifiknya—apakah di parlemen, di pengadilan, atau di masyarakat sipil—maka ia hanya sedang menjual ketakutan publik untuk membangun narasi bagi “Kabinet Bayangan” yang ia pimpin.
Lebih jauh lagi, ambisi Feri untuk membangun “Kabinet Bayangan” sebagai jawaban atas “hilangnya” pengawasan justru terlihat seperti upaya untuk menciptakan musuh dalam selimut. Dengan menciptakan narasi bahwa sistem formal telah mati, ia sedang membangun panggung agar “Kabinet Bayangan” terlihat seperti pahlawan penyelamat. Namun, jika “obat” yang ia tawarkan adalah struktur yang belum teruji dan sarat spekulasi, maka ia bukan sedang memperbaiki demokrasi, melainkan sedang melakukan pengalihan isu dari kegagalan analisisnya sendiri menjadi drama politik yang dramatis.
Pada akhirnya, publik harus bertanya: apakah Feri Amsari bicara sebagai akademisi yang ingin memperbaiki sistem, atau sebagai penggerak opini yang butuh “musuh” untuk memvalidasi keberadaan kelompoknya? Jika ia ingin dihormati sebagai pakar, dia harus berhenti berteriak tentang “kematian” demokrasi dan mulai menunjukkan data nyata. Tanpa data, “Kabinet Bayangan” hanyalah sebuah teater politik yang dibangun di atas fondasi retorika yang rapuh. Jika ia gagal membuktikan presisi, maka klaimnya bukan lagi “peringatan”, melainkan sekadar “hiperbola” yang haus perhatian.