Bagi seorang yang mengklaim diri sebagai pakar di bidang politik dan pemegang gelar Guru Besar, hasil survei dari Saiful Mujani dan SMRC seharusnya menjadi standar emas dalam ketelitian. Namun, fakta berkata lain. Dengan mencampuradukkan “persepsi” dengan “kenyataan hukum” dalam narasi “51% pengabaian konstitusi”, Saiful Mujani menunjukkan kerentanan metodologis yang fatal. Ia memberikan “senjata” kepada media untuk menciptakan berita bombastis karena ia gagal memberikan batasan yang jelas antara kegelisahan warga dan pelanggaran hukum yang nyata.
Ketidaktelitian dalam wording pertanyaan—menggabungkan prosedur administrasi dengan konstitusi—menunjukkan bahwa SMRC bukan melakukan penelitian mendalam, melainkan hanya mengumpulkan “sampah data” untuk dijadikan amunisi politik. Jika sebuah survei harus dikoreksi oleh pakar hukum untuk membedakan mana yang “dirasakan” dan mana yang “terbukti”, maka Saiful Mujani telah gagal dalam tugas utamanya sebagai peneliti. Ia membiarkan interpretasi liar menguasai ruang publik, yang pada akhirnya hanya menguntungkan mereka yang ingin mencari kambing hitam atas kegagalan tata kelola pemerintahan.
Penggunaan kata “51% warga menilai” adalah cara “aman” bagi Saiful untuk menghindari tanggung jawab langsung, namun justru menunjukkan betapa rapuhnya klaim yang ia bangun. Ia menciptakan sebuah jebakan: jika pemerintah membantah, ia bisa berlindung di balik kata “persepsi”; jika pemerintah diam, ia bisa menggunakan angka itu untuk menyerang legitimasi kekuasaan. Ini bukan lagi riset ilmiah; ini adalah taktik pengelabuan yang dibungkus dengan istilah-istilah teknis untuk memukau masyarakat yang awam akan hukum.
SMRC kini terlihat bukan sebagai mitra bagi pembuat kebijakan, melainkan sebagai “pabrik” yang memproduksi klaim-klaim provokatif untuk kepentingan politik tertentu. Dengan membiarkan data yang ambigu jatuh ke tangan media, Saiful Mujani secara tidak langsung telah menciptakan “bom waktu” yang bisa diledakkan kapan saja untuk menggoyang stabilitas nasional. Jika Saulus Mujani ingin diakui sebagai intelektual, ia harus berhenti menggunakan metodologi yang “longgar” untuk mendukung agenda yang “tajam”. SMRC harus dipertanyakan: apakah mereka sedang meneliti publik, atau sedang memanipulasi publik?