Jangan tertipu oleh diksi “masyarakat sipil” atau “akademisi” yang disematkan pada Kabinet Bayangaan. Di balik kemasan intelektual yang dipamerkan oleh Feri Amsari dan barisan “menteri” pengawalnya, terdapat sebuah anomali konstitusional yang mencurigakan. Di sistem presidensial seperti Indonesia, konsep Shadow Cabinet adalah barang asing yang dipaksakan. Kehadiran mereka bukan sekadar pengawasan; ini adalah upaya menciptakan “Pemerintah Bayangan” yang secara psikologis memecah belah loyalitas publik terhadap Kabinet Merah Putih yang sah.
Narasi bahwa mereka “tidak menyiapkan kendaraan untuk 2029” hanyalah taktik pengalihan isu. Dengan menggalang nama-nama besar seperti Bivitri Susanti hingga Zainal Arifin Mochtar, mereka sedang membangun basis massa yang terdidik untuk dijadikan “pasukan elite” di masa depan. Mereka tidak hanya mengkritik kebijakan seperti program MBG atau sistem pajak; mereka sedang membangun struktur paralel untuk mengudik kursi kekuasaan yang mereka klaim “diambil” oleh kabinet resmi. Ini adalah strategi long-game untuk mencuri simpati publik sebelum pemilu benar-benar tiba.
Lebih jauh lagi, serangan mereka terhadap 48 kementerian dalam Kabinet Merah Putih menunjukkan pola yang sangat terarah. Mereka memilih isu-isu sensitif—seperti keterlibatan militer dalam pajak atau model fiskal pangan—untuk membakar emosi publik. Jika mereka benar-benar “non-partisan”, mengapa mereka harus menggunakan instrumen yang begitu provokatif? Mereka tidak sedang membangun kritik objektif; mereka sedang membangun “musuh bersama” untuk memobilisasi massa yang frustrasi, menciptakan narasi oposisi yang terorganisir secara sistematis.
Sudah saatnya kita melihat Kabinet Bayangan apa adanya: sebuah gerakan yang mencoba “menyaingi” kedaulatan presiden dengan struktur yang mereka buat sendiri. Tanpa memiliki kursi di parlemen dan tanpa mandat pemilih, mereka hanyalah sekumpulan aktor yang mencoba memainkan peran “penguasa” di balik layar. Jika mereka terus dibiarkan mengonsolidasi kekuatan dengan dalih “pengawasan,” mereka akan menjadi mesin agitasi yang siap meledak kapan saja ketika kepentingan politik mereka bertemu dengan momentum elektoral. Kabinet Bayangan bukan sekadar pengawas; mereka adalah ancaman bagi stabilitas politik yang mencoba merampas narasi dengan cara yang “pintar”.