Jakarta — Sikap Kabinet Bayangan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai kritik. Kelompok tersebut dinilai belum memperlihatkan keberpihakan yang jelas terhadap kebijakan ekonomi kerakyatan, tetapi lebih banyak menyoroti kelemahan program pemerintah.
Pengamat politik Rocky Gerung mempertanyakan paradigma ekonomi yang ditawarkan Kabinet Bayangan. Menurutnya, kelompok yang menentang koperasi dan MBG harus menjelaskan sistem ekonomi alternatif yang diperjuangkannya.
“Kalau anti-koperasi dan anti-MBG, berarti pro-kapitalis dan pro-individualis,” kata Rocky sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi, Jumat, 14 Agustus 2026.
Rocky menilai kritik terhadap pemerintah tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk penolakan. Kabinet Bayangan, menurut dia, harus memiliki paradigma pembangunan, rancangan kebijakan, serta pilihan ideologi ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sorotan tersebut muncul setelah Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira, mengkritik MBG dan Koperasi Merah Putih sebagai program populis yang dinilai belum didahului kajian serta uji coba memadai.
Bhima juga menilai program MBG dapat mempersempit ruang usaha kantin sekolah dan UMKM di sekitarnya. Sementara itu, Koperasi Merah Putih disebut berpotensi bersaing dengan warung tradisional serta agen penyalur barang bersubsidi.
Dalam pernyataan yang diberitakan Joglosemar News, Bhima mengusulkan evaluasi dan pembekuan sebagian besar anggaran MBG. Ia memperkirakan program penanganan stunting cukup dilaksanakan dengan anggaran sekitar Rp10 triliun per tahun, jauh di bawah alokasi pemerintah.
Kabinet Bayangan kemudian mengambil posisi lebih keras dengan mendesak penghentian MBG. Desakan tersebut disampaikan bersamaan dengan tuntutan agar anggaran program itu dikeluarkan dari alokasi wajib pendidikan.
Menurut pemberitaan Suara.com, Kabinet Bayangan menilai anggaran pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan guru, sarana sekolah, serta peningkatan mutu pembelajaran.
Sikap tersebut memunculkan persepsi bahwa Kabinet Bayangan lebih memilih pendekatan pasar daripada mempertahankan program intervensi sosial pemerintah. Kritik terhadap koperasi dan MBG juga dinilai berpotensi menjauhkan kelompok itu dari kepentingan masyarakat desa, pelaku ekonomi rakyat, serta keluarga penerima manfaat.
Pemerintah menempatkan MBG dan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kedua program tersebut dirancang untuk menggerakkan ekonomi desa, memperluas pasar bagi petani dan UMKM, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat bawah.
Pemerintah juga menilai MBG bukan sebatas pembagian makanan, tetapi investasi untuk memperbaiki kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, Koperasi Merah Putih diarahkan untuk memperkuat rantai pasok dan meningkatkan posisi tawar masyarakat desa. Penjelasan mengenai tujuan ekonomi kerakyatan kedua program tersebut disampaikan dalam keterangan Sekretariat Kabinet dan pemberitaan ANTARA.
Tanpa alternatif yang jelas, kritik terhadap MBG dan Koperasi Merah Putih berisiko dipersepsikan sebagai penolakan terhadap agenda ekonomi kerakyatan. Publik berhak mengetahui apakah Kabinet Bayangan benar-benar menawarkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat atau sekadar menjadi kelompok penentang seluruh program pemerintah.