Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terbuka terkait kritik yang menyasar operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipantau secara daring pada Senin (20/7/2026), Presiden mengakui bahwa program yang baru berjalan sekitar satu setengah bulan tersebut masih menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan.
Prabowo menjabarkan sejumlah kekurangan yang masih ditemukan, mulai dari masalah infrastruktur dasar seperti pasokan listrik dan air yang belum stabil, hingga keterbatasan akses internet di beberapa wilayah. Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki performa operasional Kopdes Merah Putih agar dapat berfungsi optimal sebagai pilar ekonomi di tingkat akar rumput.
Lebih jauh, Presiden menekankan bahwa Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi instrumen strategis pemerintah untuk memegang kendali rantai pasok (supply chain) dari pusat hingga ke pelosok desa. Kehadiran koperasi ini bertujuan untuk memutus dominasi tengkulak dan mencegah kelangkaan serta penimbunan barang kebutuhan pokok pada momen-momen krusial seperti Idul Fitri atau Tahun Baru.
Berdasarkan riset Kementerian Pertanian, struktur rantai pasok saat ini yang melibatkan banyak pihak penengah mengakibatkan margin keuntungan diambil oleh perantara hingga 30-40 persen. Melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah menargetkan margin keuntungan hanya berkisar 5-10 persen saja. Langkah ini diharapkan mampu memberikan penghematan hingga Rp 313 triliun, sehingga petani dan konsumen mendapatkan porsi ekonomi yang lebih adil dan kemakmuran yang lebih merata.